1.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di  dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat  manusia dan makhluk lain hidup, melakukan  kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan  sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan  sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis  memiliki hubungan fungsional.

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan  ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang  untuk fungsi budi daya.

5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan  pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,  dan pengawasan penataan ruang.

7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang  kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah,  pemerintah daerah, dan masyarakat dalam  penataan ruang.