7.6 Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi IMB

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur  penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi.

6. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota dan mendapat kewenangan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Dinas teknis adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota dan mendapat kewenangan untuk memberikan rekomendasi/pertimbangan  teknis.

9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan  gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, kepada pemilik bangunan untuk  membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau merenovasi  bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis  yang berlaku.

10. IMB Bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan gedung  baru.